Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Penulis melihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik.
Kantor Desa Dangga Mangu adalah sebuah organisasi pemerintahan yang terletak di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Menurut Undang-Undang Desa dana desa (DD) adalah simpanan yang
pada kesempatan ini kami mengambil judul “Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dari APBN, jo.(PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019”. Rumusan Masalah Dari rumusan masalah di atas dapat ditarik
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah bersedia memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini. 10. Bapak Moh. Hawary Dahlan, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi tentang Desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diterima daeri APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementrian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% ditahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa berjumlah 1miliyar. . 302 211 142 479 366 59 93 5

judul skripsi hukum tentang dana desa